-NU Sejalan Dengan Ideologi Bangsa
BREBES (BKO)- Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PKB dari Dapil XI Jateng, Bahrudin Nasori mengajak semua lapisan masyarakat, khususnya warga NU untuk menjaga dua PBNU. Yaitu PBNU yang merupakan pengurus struktural tertinggi warga NU maupun PBNU yang tidak lain ada 4 Pilar. Hal itu disampaikannya dihadapan ratusan warga yang menghadiri kegiatan reses dan sosialisasi 4 Pilar di gedung guru Brebes, 9 Mei 2015 kemarin.

"Semua lapisan masyarakat harus mengerti PBNU ( Pancasila , Bhineka tunggal Ika , NKRI dan UUD'45 ) sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Kalau orang NU pasti tidak asing lagi dengan PBNU," ajaknya.

Ormas keagmaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, kata dia, diketahui sangat sejalan dan koheren dengan idelogi yang diantut oleh bangsa dan negara Indonesia. Itu dilihat dari nilai-nilai dasar yang dipegang oleh NU hingga sejarah kemerdekaan Indonesia yang juga tidak luput dari perjuangan warga NU bersama elemen bangsa lainnya.
"NU dan Indonesia tidak bisa dipisahkan, termasuk juga dalam memperjuangkan tegaknya 4 Pilar kebangsaan kita," katanya.

 Sekretaris PCNU Kabupaten Brebes M Ali Nurdin, saat kegiatan juga menyampaikan, bahwa warga NU dan elemen lain di Indonesia juga harus bersinergi dalam mensukseskan program pemerintah yaitu sosialisasi 4 pilar Kebangsaan yaitu, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45. Apalagi saat ini juga berkembangan berbagai gerakan idelogi asing baik dari barat maupun gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. (bko1)
BREBES (BKO)- Pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syamsuriyyah Jagalempeni, KH Asmuni Syamsuri akhirnya turut bersuara karena kondisi jalan di wilayahnya banyak yang rusak. Kerusakan jalan yang terjadi di ruas Desa Pebatan-Jagalempeni Kecamatan Wanasari akibat hilir mudik armada pengangkut material proyek tol Pejagan-Pemalang

Menurut dia, keresahan warga setiap saat bisa memuncak karena frustasi dengan keadaan desa akibat adanya proyek tol. Terlebih, sejak dimulainya aktivitas pekerjaan belum ada sosialisasi dengan masyarakat. Padahal, imbas pekerjaan tol itu nyata-nyata sudah meresahkan warga karena jalan yang rusak dan menyebabkan polusi lingkungan. "Mereka tidak sopan, mestinya kan kulonuwun. Pekerjaan tol ini kan waktunya tidak sebentar, tapi bertahun-tahun, semantara rusaknya semakin parah masa masyarakat juga harus susah bertahun-tahun" ujarnya.

Di samping mengecam sikap dari pengelola proyek tol yang dinilai tidak bertanggungjawab, pihaknya juga mengaku sudah meminta Bupati dan DPRD untuk bersikap tegas dalam mengatasi permasalahan sosial. Bupati, sebut Kiai Asmuni, mengaku sudah berulangkali menegur pihak pengelola proyek atas problem tersebut. Sementara DPRD, sebagai wakil rakyat malah sampai saat ini masih duduk manis seolah menutup mata dengan permasalahan yang dihadapi rakyat.

"Pemdanya harus proaktif lagi, sekalipun ini proyek negara juga kalau merugikan masyarakat ya harus ditindak. Sekarang jalan rusak parah cukup ditutup batu begitu apa tidak malah membuat susah orang lewat? Jangan ditutup saja itu bukan solusi, pengelola proyek harus bertanggungjawab penuh, jangan pakai APBD. Saya ingatkan lagi, jangan sampai rakyat yang mengadili. Jalan pasti akan diblokir, dan pekerjaan tol bisa berhenti," cetusnya.  (bko1)
ilustrasi
BREBES (BKO) - Sebanyak tujuh warga di Kabupaten Brebes dalam sebulan terakhir tewas akibat serangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Jumlah penderita penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes Aegipty itu,  terus mengalami peningkatan. Bahkan, sejumlah rumah sakit, termasuk rumah sakit milik Pemkab Brebes kuwalahan menerima pasien DBD tersebut.

Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Pemkab Brebes, Awaludin mengungkapkan, selama bulan Januari tercatat sebanyak 64 kasus DBD terjadi di wilayahnya. Dari jumlah itu, tujuh penderita di antaranya meninggal dunia. Dari data itu juga sebanyak 57 penderita dirawat di RSUD Brebes, dan empat pasien di antaranya meninggal. Kasus penderita DBD yang meninggal seluruhnya terjadi di wilayah Pantura Brebes. "Kasus terakhir, kami mendapat laporan dua korban meninggal akibat DBD terjadi di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba," ujarnya.

Menurut dia, dari sisi jumlah kasus dibanding bulan yang sama pada tahun 2014 lalu, diketahui mengalami penurunan. Namun dari sisi korban meninggal mengalami peningkatan. Tahun lalu, tercatat telah terjadi sebanyak 86 kasus DBD dengan korban meninggal hanya empat orang penderita. "Warga yang meninggal akibat DBD ini, dari hasil pemantauan rata-rata terjadi karena terlambat dalam penanganan. Artinya, kondisi korban sudah begitu parah, tetapi baru dibawa ke rumah sakit atau puskesmas," terangnya.

Diakui Awaludin, pada setiap bulan Januari, jumlah serangan DBD memang lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya. Itu karena DBD serangannya berhubungan dengan kondisi cuaca. Sepanjang curah hujan tinggi, maka serangan DBD juga tinggi. "Saat ini serangan tertinggi penyakit DBD terjadi di wilayah pantura Brebes, seperti di Kecamatan Brebes, Wanasari, Bulakamba dan Ketanggungan. Untuk itu, kami imbau agar masyarakat giat melakukan gerakan 3 M (Menguras, Menutup dan Mengubur," ungkapnya. (BKO-2)

ilustrasi
- Hujan Turun Kebanjiran

BREBES (BKO) - Warga Desa/ Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, meminta  Pemkab Brebes untuk segera mengalokasikan dana bagi pembangunan saluran drainase secara merata di wilayahnya. Pembangunan saluran drainase itu kini menjadi kebutuhan mendesak warga karena Desa Tanjung sering kebanjiran saat musim hujan akibat tidak adanya saluran tersebut. 

"Warga kami sangat beraharap agar usulan dibuat saluran drainase secara merata ini bisa direalisasikan. Sebab, wilayanya seperti di di RT 4/ RW 5 sering kebanjiran akibat diguyur hujan deras selama beberapa jam. Itu karena tidak saluran drainae yang menuju Sungai Sebrongan, tepatnya disebalah barat Jembatan Timbang Tanjung," ujar Kades Tanjung Abdul Kiser saat digelarnya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Balai Desa Tanjung, kemarin.

Dia mengatakan, dari total sebanyak 29 RT dan 5 RW di desanya, hampir seluruhnya mengusulkan dibuat saluran drainase secara merata, dan usulan itu bisa ditindaklanjuti saat kegiatan di tingkat musrenbang kecamatan  hingga musrenbang kabupaten. Hal itu karena warganya memang membutuhkan adanya pembangunan saluran drainase. Adanya saluran itu akan melancarkan pembuangan air saat hujan mengguyur wilayahnya. Selain itu, kekhawatiran warga terhadap banjir tidak terjadi, meski hujan deras mengguyur wilayahnya. "Kalau hujan turun dan berlangsung agak lama saha, sudah pasti sejumlah wilayah kami kebanjiran. Karena itu, kami berharap agar keinginan masyarakat untuk memiliki saluran drainase secara merata segera terwujud," ungkapnya.

Selain masalah drainase, lanjut dia, warganya juga berharap kepada Pemkab untuk menyediakan pengadaan air bersih, seperti menara tempat penampungan air, khususnya di RT 5/ RW 1. Sebab, di wilayah itu saat musim kemarau kerap mengalami kekurangan air bersih. Tak hanya itu, di wilayah itu warga yang memiliki sumur juga minim. "Semua usulan ini juga sudah kami sampaikan ke  anggota Fraksi PDIP DPRD Brebes, Suherman dalam kegiatan reses. Kami sangat berharap bisa segera direalisasikan," pungkasnya. (BKO-5)
ilustrasi
- Terkait Dugaan Penyelewengan Pembuatan Sertifikat Prona

<B>BREBES<P> - Kepala Desa (Kades) Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes bersama hampir seluruh perangkat desa dilaporkan warganya ke Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Brebes, atas kasus dugaan penyelewengan pembuatan sertifikat tanah melalui program Prona tahun 2013. Selain itu, warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Desa Sidamulya (Formasi) tersebut juga melaporkan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sidamulya yang menjadi panitia pembuatan sertifikat tanah prona.

Torisin, perwakilan Formasi mengatakan, laporan kasus itu sebenarnya sudah cukup lama. Yakni, setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2014 lalu, dan hingga kini kasusnya masih di tangani polisi. Warga tepaksa melaporkan karena dalam pembuatan sertifikat tanah dinilai tidak transparan. Warga menuding kades dan sekdes serta perangkat desa telah melakukan tindakan dugaan penyelewengan terhadap biaya pembuatan sertifikat tersebut. "Ada 875 orang yang membuat sertifikat tanah ini. Setiap warga dikenakan biaya sebesar Rp 1.050.000. Warga menutut semua biaya itu dikembalikan, karena dari laporan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Brebes, tidak dikenakan biaya alias gratis," ungkapnya. kemarin (3/2).

Dari tuntutan itu, lanjut dia, pihak desa yang menjadi panitia pembuatan sertifikat hanya mengembalikan uang Rp 150.000 kepada 875 warga. Sisa uang sebesar Rp 900.000/ warga belum dikembalikan, dan hingga kini pihak desa tidak bisa memberikan laporan pertanggung jawaban. "Atas laporan ini, sejumlah warga sudah dimintai keterangan polisi, termasuk saya," katanya. 

Kades Sidamulya Mulyanto saat dikonfirmasi wartawan secara tegas membantah tudingan warga tekait dugaan penyelewengan pembuatan sertifikat tanah prona itu. Pihaknya justru tidak tahu dengan pembuatan sertifikat tanah tersebut. Sebab, ia hanya meneruskan saja program pembuatan sertifikat prona tersebut. Uang yang dipungut dari sebanyak 875 warga untuk biaya pembuatan sertifikat prona sebesar Rp 1.050.000 itu sudah dikembalikan sebesar Rp 150.000. Sedangkan uang sisanya sebesar Rp 900.000, digunakan untuk biaya pengurusan dan admistrasi  sebesar Rp 300.000. "Sisanya, Rp 600.000 untuk biaya pemecahan atau pemisahan tanah. Tapi, warga meminta agar sisa biaya pembuatan sertifikat prona tanah dikembalikan, berikut laporan pertanggung jawaban dari panitia," ungkapnya.

Kasat Reskrim Polres Brebes AKP Subkhan, membenarkan adanya laporan warga Desa Sidamulya terkait kasus pembuatan sertifikat tanah prona tersebut. Hingga kini kasusnya masih dalam proses penyelidakan. Namun, dalam waktu dekat akan naik ke tahap peningkatan pemyelidikan. Jika sudah naik ke tahap itu, saksi-saksi yang telah dipanggil akan kembali dimintai keterangan lebih lanjut. "Setelah itu, kami akan memberikan rekomendasi atas hasil penyelidikannya ke Inspektorat Pemkab Brebes," katanya. (BKO-5)

BREBES (BKO) - Harga bawang merah di tingkat petani, di Kabupaten Brebes kini anjlok hingga Rp 5.000. Harga itu jauh lebih rendah dari masa panen sebelumnya yang berkisar Rp 25.000/ kg. Kondisi demikian membuat prihatin Wakil Bupati Brebes, Narjo. 

"Harga bawang saat ini turun hingga Rp 5.000/ kg. Ini memprihatinkan karena akan menggangu ekonomi petani," ujar Wakil Bupati Brebes, Narjo, usai menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) KPRI Adhy Karya di Gedung Korpri Brebes, kemarin (15/1).

Dia mengatakan, anjloknya harga bawang itu kini sangat dikeluhkan para petani bawang merah. Terutama di sejumlah daerah sentra penghasil bawang merah di Brebes, di antaranya di Kecamatan Tanjung dan Larangan. Guna mencegah semakin jatuhnya harga bawang tersebut, pihaknya meminta dinas terkait untuk secepatnya bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani bawang merah. "Salah satunya dengan memberikan perlindungan harga. Teknisnya, bisa membantu dengan kucuran modal melalui pinjaman dengan bunga lunak," terangnya.

Wabup menjelaskan, bawang merah memengang peran penting dalam roda perekonomian di Brebes. Sebab, sebanyak 60 persen penduduk Brebes bermata pencaharian sebagai petani. Dari jumlah itu, 40 persen di antaranya menggeluti pertanian bawang merah. "Ini membuktikan keberadaan petani bawang merah di Brebes cukup berpengaruh terhadap tingkat perekonomian masyarakat secara umum. Kalau petani bawang merah terpuruk, maka perekonomian di Brebes akan terganggu," ungkapnya. (BKO-5)

KEBIJAKAN
POLITIK
PENDIDIKAN
REHAT
EKONOMI
HUKUM
OLAHRAGA
SEKITAR